Lewati ke konten utama

Kantor Hukum dan Penasihat Kebijakan ยท Yogyakarta

Persoalan hukum Anda kami urai sampai jelas langkahnya.

EKASATRA mendampingi warga yang berhadapan dengan keputusan pejabat, sengketa lahan, atau perkara pidana dan perdata. Kami juga membantu instansi pemerintah menyusun aturan dan kebijakan yang tahan diuji di pengadilan.

Patung Dewi Keadilan berwarna emas memegang timbangan, dengan latar kota dari ketinggian

Untuk siapa kami bekerja

Dua jenis klien, satu cara kerja yang sama teliti.

Masyarakat Umum

Warga, komunitas, dan pegawai yang hak-haknya terancam.

Anda menerima surat pemberhentian, tanah Anda masuk rencana penggusuran, atau Anda dilaporkan karena bersuara. Kami membaca dokumennya, menjelaskan posisi hukum Anda dengan bahasa biasa, lalu mendampingi sampai perkara selesai.


Keberatan dan gugatan atas keputusan pejabat

Konflik lahan, lingkungan, dan penggusuran

Pembelaan warga yang dikriminalisasi karena bersuara
Layanan untuk masyarakat

Pemerintah

Instansi pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Kami diminta masuk sebelum keputusan diteken: menyusun naskah akademik, menelaah rancangan peraturan, dan memberi pendapat hukum tertulis. Tujuannya satu, kebijakan Anda sah secara prosedur dan tidak mudah dibatalkan.


Naskah akademik dan rancangan Perda atau Perkada

Pendapat hukum atas rencana kebijakan

Kepatuhan pelindungan data dan pelatihan aparatur
Layanan untuk pemerintah

Cara kami bekerja

Empat tahap, semuanya tertulis.

01

Konsultasi awal

Anda bercerita, kami bertanya. Di akhir pertemuan Anda tahu apakah persoalan ini punya dasar hukum yang kuat.

02

Telaah dokumen

Kami membaca surat keputusan, kontrak, atau berkas perkara Anda, lalu mencatat tenggat yang sedang berjalan.

03

Strategi tertulis

Anda menerima pilihan langkah, risikonya, dan perkiraan biaya. Kami tidak bergerak sebelum Anda setuju.

04

Pendampingan

Kami menyusun surat, mewakili Anda di hadapan instansi atau pengadilan, dan melaporkan setiap perkembangan.

Meja kerja kantor hukum dengan timbangan kuningan, berkas terbuka, dan rak buku hukum

Soal waktu

Banyak perkara bermula dari satu lembar keputusan pejabat.

Surat pemberhentian, penolakan izin, atau perintah pengosongan lahan adalah keputusan tata usaha negara. Keputusan seperti itu bisa diuji: siapa yang menandatangani, apakah ia berwenang, dan prosedur apa yang dilewati.

Tenggatnya pendek. Menurut UU Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan paling lama 21 hari kerja sejak keputusan diumumkan. Beberapa aturan sektoral memberi waktu lebih singkat. Makin cepat Anda datang, makin banyak pilihan yang masih terbuka.

Baca panduan menghitung tenggat keberatan

Ceritakan persoalan Anda kepada kami.

Kirim ringkasan singkat lewat formulir atau telepon kantor. Kami membalas untuk menjadwalkan konsultasi awal, tatap muka di Yogyakarta atau lewat panggilan video.

Scroll to Top