Lewati ke konten utama
Patung Dewi Keadilan berwarna emas memegang timbangan, dengan latar kota dari ketinggian

Layanan

Sembilan layanan untuk warga dan pemerintah.

Pilih kelompok Anda untuk melihat layanan yang relevan. Setiap layanan dimulai dengan konsultasi awal dan strategi tertulis.


Untuk Masyarakat Umum

Ketika Anda berhadapan dengan keputusan, lahan, atau laporan polisi.

01

Sengketa Tata Usaha Negara

Untuk Anda yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat: izin ditolak, sertifikat dibatalkan, bantuan sosial dihentikan, atau lahan diperintahkan dikosongkan.


Menelaah keabsahan keputusan dari sisi kewenangan, prosedur, dan isi

Menyusun surat keberatan dan banding administratif

Mengajukan dan menjalankan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Mengawal pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap

02

Kepegawaian dan ASN

Untuk PNS dan PPPK yang menghadapi hukuman disiplin, mutasi yang janggal, penundaan hak, atau pemberhentian.


Menelaah berita acara pemeriksaan dan keputusan hukuman disiplin

Menyusun keberatan dan banding administratif

Gugatan ke PTUN setelah upaya administratif ditempuh

Pendampingan saat pemeriksaan oleh atasan atau tim pemeriksa

03

Lingkungan, Agraria, dan Anti-SLAPP

Untuk warga dan komunitas yang tanahnya terancam proyek, atau dilaporkan ke polisi karena memprotes pencemaran dan perusakan lingkungan.


Pendampingan konflik lahan dan rencana penggusuran

Pernyataan sikap dan pengaduan ke DPRD, Ombudsman, atau Komnas HAM

Pembelaan berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gugatan lingkungan hidup dan gugatan warga negara

04

Perkara Perdata dan Pidana

Untuk sengketa sehari-hari yang tetap butuh advokat: wanprestasi, warisan, utang piutang, atau saat Anda dipanggil sebagai saksi maupun tersangka.


Somasi dan negosiasi sebelum gugatan

Gugatan dan pembelaan di pengadilan negeri

Pendampingan pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan

Mediasi dan perdamaian

05

Pelindungan Data Pribadi untuk Warga

Untuk Anda yang datanya bocor, disebarkan tanpa izin, atau dipakai untuk penipuan dan teror penagihan pinjaman daring.


Menilai pelanggaran berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Surat permintaan penghapusan data dan penghentian pemrosesan

Pengaduan kepada lembaga yang berwenang

Gugatan ganti rugi

Untuk Pemerintah

Sebelum aturan disahkan dan keputusan ditandatangani.

06

Penyusunan Regulasi dan Naskah Akademik

Untuk pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah desa yang menyiapkan Perda, Perkada, atau Peraturan Desa.


Naskah akademik sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya

Perancangan pasal dan penjelasan

Analisis keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi

Pendampingan pembahasan dan konsultasi publik

07

Pendapat Hukum dan Kajian Kebijakan

Untuk pejabat yang perlu kepastian sebelum menandatangani keputusan, kontrak, atau kebijakan baru.


Pendapat hukum tertulis atas rencana keputusan

Telaah risiko gugatan dan temuan pemeriksaan

Telaah kontrak kerja sama dan pengadaan

Kajian dampak kebijakan bagi kelompok rentan

08

Kepatuhan Pelindungan Data Instansi

Untuk dinas dan BUMD yang memproses data warga dan wajib patuh pada UU Pelindungan Data Pribadi.


Pemetaan aliran data dan dasar pemrosesannya

Kebijakan privasi dan prosedur internal

Penilaian dampak pelindungan data pribadi

Rencana tanggap kebocoran data

09

Pelatihan Aparatur

Untuk instansi yang ingin aparaturnya paham batas kewenangan sebelum masalah muncul.


Bimbingan teknis hukum administrasi pemerintahan

Menyusun keputusan tata usaha negara yang sah

Disiplin dan manajemen ASN

Pelindungan data pribadi di layanan publik

Pertanyaan yang sering diajukan

Sebelum Anda menghubungi kami.

Berapa biaya jasa EKASATRA?

Tergantung jenis dan beratnya perkara. Setelah konsultasi awal, kami mengirim surat penawaran berisi lingkup pekerjaan dan biaya. Tidak ada tagihan di luar yang tertulis di sana.

Dokumen apa yang perlu saya bawa?

Semua surat dari instansi atau pihak lawan, berikut amplop atau bukti tanggal terimanya. Tanggal itu sering menentukan tenggat.

Bagaimana jika saya tidak mampu membayar?

Sampaikan sejak awal. Kami menilai apakah perkara Anda bisa kami tangani secara cuma-cuma, atau merujuk Anda ke organisasi bantuan hukum terakreditasi.

Apakah instansi pemerintah bisa menunjuk EKASATRA?

Bisa, melalui mekanisme pengadaan jasa konsultansi yang berlaku di instansi Anda. Kami menyiapkan dokumen penawaran yang dibutuhkan.

Tidak yakin layanan mana yang Anda butuhkan?

Ceritakan saja persoalannya. Kami yang memilahkan.

Scroll to Top