Lewati ke konten utama

21 Hari Kerja: Tenggat Keberatan yang Sering Terlewat

Keberatan adalah langkah pertama melawan keputusan pejabat yang merugikan Anda. Waktunya pendek dan dihitung dengan hari kerja. Begini cara menghitungnya dan apa yang harus ada di dalam surat Anda.

Meja kerja kantor hukum dengan timbangan kuningan, berkas terbuka, dan rak buku hukum

Surat keputusan yang Anda terima, beserta bukti tanggal terimanya, adalah dokumen pertama yang kami minta.

Apa itu keberatan

Keberatan adalah permintaan tertulis kepada pejabat yang menerbitkan keputusan agar ia meninjau ulang keputusannya sendiri. Dasarnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Warga yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat dapat menempuh upaya administratif, yang terdiri atas keberatan dan banding.

Contohnya banyak. Izin usaha Anda dicabut, nama Anda dicoret dari daftar penerima bantuan, atau Anda diperintahkan mengosongkan lahan. Semua itu keputusan tertulis yang bisa diajukan keberatan.

Cara menghitung 21 hari kerja

Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Hari kerja berarti Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional tidak dihitung. Supaya aman, mulailah menghitung dari hari kerja pertama setelah keputusan diumumkan atau Anda terima. Jika ada cuti bersama dalam rentang itu, anggap saja tenggat Anda jatuh lebih awal.

Contoh hitungan, dengan anggapan tidak ada hari libur nasional dalam rentang ini.

Peristiwa

Tanggal

Keputusan diumumkan

Senin, 5 Oktober 2026

Hari kerja ke-1

Selasa, 6 Oktober 2026

Hari kerja ke-10

Senin, 19 Oktober 2026

Hari kerja ke-21, batas akhir keberatan

Selasa, 3 November 2026

Beberapa aturan sektoral mengatur tenggat sendiri yang bisa lebih pendek. Keberatan atas hukuman disiplin PNS, misalnya, mengikuti peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai. Periksa aturan yang berlaku untuk jenis keputusan Anda.

Isi minimal surat keberatan

Keberatan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan keputusan. Surat yang rapi memudahkan pejabat menjawab dan memudahkan Anda membuktikan sikap Anda di kemudian hari.

1 Identitas Anda dan alamat untuk menerima jawaban.
2 Keputusan yang Anda keberatkan: nomor, tanggal, dan pejabat yang menandatangani.
3 Alasan keberatan. Apakah pejabat itu tidak berwenang, prosedurnya dilanggar, atau isinya keliru?
4 Permintaan yang jelas: keputusan dibatalkan, diubah, atau diganti dengan keputusan baru.
5 Lampiran salinan keputusan dan bukti tanggal Anda menerimanya.

Simpan tanda terimanya

Serahkan surat langsung dan minta tanda terima bercap instansi, atau kirim lewat pos tercatat. Tanggal di tanda terima itu yang nanti dipakai untuk menghitung tenggat berikutnya.

Bila pejabat tidak menjawab

Pejabat wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja. Jika tenggat itu lewat tanpa jawaban, undang-undang menyatakan keberatan Anda dianggap dikabulkan. Pejabat kemudian wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan Anda paling lama 5 hari kerja setelahnya.

Dalam praktik, keputusan itu jarang terbit dengan sendirinya. Catat tanggal-tanggalnya, kirim surat susulan yang menagih kewajiban tersebut, dan simpan semua bukti pengiriman.

Setelah keberatan: banding dan PTUN

Bila jawaban atas keberatan tidak memuaskan, Anda dapat mengajukan banding administratif kepada atasan pejabat tersebut. Setelah upaya administratif ditempuh, jalan berikutnya adalah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Perma Nomor 6 Tahun 2018, tenggat gugatan 90 hari dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan.


Dasar hukum dalam tulisan ini

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 sampai Pasal 78

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif

Tulisan ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara Anda. Tenggat pada perkara nyata bisa berbeda tergantung jenis keputusan dan aturan sektoralnya. Jika keputusan sudah di tangan Anda, hubungi kami sebelum tenggat berjalan jauh.

Ditulis oleh

Eko Prasetyo

Tim EKASATRA Law & Policy Advisory, Yogyakarta.

Persoalan Anda mirip dengan tulisan ini?

Kirim ringkasan persoalan dan foto dokumen yang Anda terima. Kami bantu menilai langkah dan tenggat yang masih terbuka.

Scroll to Top