Mengapa urutannya penting
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi warga dua upaya administratif terhadap keputusan pejabat: keberatan dan banding. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 kemudian menegaskan bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif itu ditempuh.
Artinya, gugatan yang langsung dibawa ke PTUN tanpa keberatan lebih dulu berisiko dinyatakan tidak dapat diterima. Waktu dan biaya habis, sementara tenggat keberatan mungkin sudah lewat.
Langkah pertama: keberatan
Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014
Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Keberatan ditujukan kepada pejabat yang menetapkan keputusan. Pejabat itu wajib menyelesaikannya paling lama 10 hari kerja. Simpan tanda terima surat Anda, karena tanggalnya menjadi titik awal tenggat berikutnya.
Langkah kedua: banding administratif
Bila jawaban atas keberatan tidak memuaskan, banding diajukan kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Tenggatnya paling lama 10 hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima, dan atasan pejabat wajib menyelesaikan banding paling lama 10 hari kerja.
Bila tidak ada jawaban
Keberatan atau banding yang tidak diselesaikan dalam tenggatnya dianggap dikabulkan. Tetap catat tanggal-tanggalnya dan tagih keputusan yang seharusnya diterbitkan secara tertulis.
Langkah ketiga: gugatan ke PTUN
Setelah upaya administratif ditempuh, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Perma Nomor 6 Tahun 2018, tenggat gugatan 90 hari dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan.
Ringkasan tahapan menurut UU 30/2014 dan Perma 6/2018.
Tahap
Tenggat
Diajukan kepada
Keberatan
21 hari kerja sejak keputusan diumumkan
Pejabat yang menetapkan keputusan
Banding administratif
10 hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima
Atasan pejabat
Gugatan
90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan
Pengadilan Tata Usaha Negara
Bila aturan sektoral berbeda
Beberapa jenis keputusan punya jalur upaya administratif sendiri. Hukuman disiplin bagi PNS, misalnya, diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, termasuk kepada siapa keberatan dan banding diajukan. Sebelum menulis surat, pastikan aturan mana yang berlaku untuk keputusan Anda.
Dasar hukum dalam tulisan ini
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 sampai Pasal 78
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif
PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Tulisan ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara Anda. Jalur dan tenggat dapat berbeda untuk jenis keputusan tertentu. Bila Anda ragu harus mulai dari mana, hubungi kami.
