Lewati ke konten utama

UU PDP Sudah Berlaku Penuh. Apa yang Harus Dibereskan Pemerintah Daerah?

Pekerjaan rumah bagi dinas yang mengelola data warga, mulai dari dasar pemrosesan sampai pejabat pelindungan data.

Palu hakim kayu dan timbangan kuningan di depan kotak beludru hitam

Kepatuhan UU PDP dimulai dari peta data: data apa yang dikumpulkan, untuk apa, dan siapa yang mengaksesnya.

Masa transisi sudah lewat

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan memberi masa penyesuaian dua tahun. Sejak 17 Oktober 2024, seluruh kewajibannya berlaku penuh.

Undang-undang ini tidak hanya mengatur perusahaan. Badan publik, termasuk dinas di pemerintah daerah, juga termasuk pengendali data pribadi ketika mengumpulkan dan mengolah data warga untuk layanan publik.

Pastikan setiap pemrosesan punya dasar

Setiap pengumpulan data harus bertumpu pada salah satu dasar pemrosesan yang diakui undang-undang. Bagi pemerintah daerah, dasar yang paling sering relevan adalah pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Pasal 20 ayat (2) huruf e UU 27/2022

Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar ini tidak berlaku otomatis untuk semua data. Dinas perlu bisa menunjukkan peraturan yang memberinya tugas tersebut, dan hanya mengumpulkan data yang memang dibutuhkan untuk tugas itu.

Tunjuk pejabat pelindungan data

Pengendali data wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi, antara lain bila pemrosesan dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik. Hampir semua dinas yang melayani warga masuk kategori ini.

Daftar pekerjaan rumah

1 Petakan data warga per layanan: data apa yang dikumpulkan, untuk apa, disimpan di mana, dan siapa yang mengaksesnya.
2 Tetapkan dasar pemrosesan untuk setiap layanan dan cantumkan dalam pemberitahuan privasi.
3 Lakukan penilaian dampak untuk pemrosesan yang berisiko tinggi, misalnya data kependudukan atau data kesehatan.
4 Siapkan prosedur pemberitahuan bila terjadi kegagalan pelindungan data.
5 Perbarui perjanjian dengan vendor yang memproses data atas nama dinas.

Beberapa kewajiban utama pengendali data pribadi.

Kewajiban

Dasar

Memiliki dasar pemrosesan yang sah

Pasal 20

Penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi

Pasal 34

Menunjuk pejabat pelindungan data

Pasal 53

Pemberitahuan kegagalan pelindungan data paling lambat 3 x 24 jam

Pasal 46


Bila data bocor

Pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga terkait harus dikirim paling lambat 3 x 24 jam. Prosedur dan kontak penanggung jawabnya sebaiknya disiapkan sebelum insiden terjadi, bukan sesudahnya.

Sanksi yang dapat dikenakan

Pelanggaran kewajiban pengendali data dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, sampai denda administratif. Bagi pemerintah daerah, risiko terbesarnya sering kali bukan denda, melainkan hilangnya kepercayaan warga.


Dasar hukum dalam tulisan ini

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 20, Pasal 34, Pasal 46, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 74

Tulisan ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara Anda. Kewajiban rinci dapat bergantung pada aturan pelaksana dan jenis data yang dikelola. Untuk audit kepatuhan instansi Anda, hubungi kami.

Ditulis oleh

Eko Prasetyo

Tim EKASATRA Law & Policy Advisory, Yogyakarta.

Persoalan Anda mirip dengan tulisan ini?

Kirim ringkasan persoalan dan foto dokumen yang Anda terima. Kami bantu menilai langkah dan tenggat yang masih terbuka.

Scroll to Top