Lewati ke konten utama

Sebelum ke PTUN, Tempuh Dulu Upaya Administratif

Sejak Perma Nomor 6 Tahun 2018, gugatan atas keputusan pejabat umumnya baru bisa diajukan setelah keberatan dan banding administratif ditempuh. Ini urutannya.

Palu hakim dan timbangan kuningan di atas alas kayu gelap

Keberatan, banding, lalu gugatan: urutan ini menentukan apakah gugatan Anda bisa diterima.

Mengapa urutannya penting

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi warga dua upaya administratif terhadap keputusan pejabat: keberatan dan banding. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 kemudian menegaskan bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif itu ditempuh.

Artinya, gugatan yang langsung dibawa ke PTUN tanpa keberatan lebih dulu berisiko dinyatakan tidak dapat diterima. Waktu dan biaya habis, sementara tenggat keberatan mungkin sudah lewat.

Langkah pertama: keberatan

Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Keberatan ditujukan kepada pejabat yang menetapkan keputusan. Pejabat itu wajib menyelesaikannya paling lama 10 hari kerja. Simpan tanda terima surat Anda, karena tanggalnya menjadi titik awal tenggat berikutnya.

Langkah kedua: banding administratif

Bila jawaban atas keberatan tidak memuaskan, banding diajukan kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Tenggatnya paling lama 10 hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima, dan atasan pejabat wajib menyelesaikan banding paling lama 10 hari kerja.


Bila tidak ada jawaban

Keberatan atau banding yang tidak diselesaikan dalam tenggatnya dianggap dikabulkan. Tetap catat tanggal-tanggalnya dan tagih keputusan yang seharusnya diterbitkan secara tertulis.

Langkah ketiga: gugatan ke PTUN

Setelah upaya administratif ditempuh, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Perma Nomor 6 Tahun 2018, tenggat gugatan 90 hari dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan.

Ringkasan tahapan menurut UU 30/2014 dan Perma 6/2018.

Tahap

Tenggat

Diajukan kepada

Keberatan

21 hari kerja sejak keputusan diumumkan

Pejabat yang menetapkan keputusan

Banding administratif

10 hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima

Atasan pejabat

Gugatan

90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan

Pengadilan Tata Usaha Negara

Bila aturan sektoral berbeda

Beberapa jenis keputusan punya jalur upaya administratif sendiri. Hukuman disiplin bagi PNS, misalnya, diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, termasuk kepada siapa keberatan dan banding diajukan. Sebelum menulis surat, pastikan aturan mana yang berlaku untuk keputusan Anda.

1 Baca bagian akhir surat keputusan. Pejabat sering mencantumkan upaya hukum yang tersedia.
2 Catat tanggal Anda menerima atau mengetahui keputusan.
3 Hitung tenggat keberatan dengan hari kerja, bukan hari kalender.
4 Siapkan salinan keputusan dan dokumen pendukung sejak awal.

Dasar hukum dalam tulisan ini

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 sampai Pasal 78

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Tulisan ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara Anda. Jalur dan tenggat dapat berbeda untuk jenis keputusan tertentu. Bila Anda ragu harus mulai dari mana, hubungi kami.

Ditulis oleh

Eko Prasetyo

Tim EKASATRA Law & Policy Advisory, Yogyakarta.

Persoalan Anda mirip dengan tulisan ini?

Kirim ringkasan persoalan dan foto dokumen yang Anda terima. Kami bantu menilai langkah dan tenggat yang masih terbuka.

Scroll to Top