Masa transisi sudah lewat
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan memberi masa penyesuaian dua tahun. Sejak 17 Oktober 2024, seluruh kewajibannya berlaku penuh.
Undang-undang ini tidak hanya mengatur perusahaan. Badan publik, termasuk dinas di pemerintah daerah, juga termasuk pengendali data pribadi ketika mengumpulkan dan mengolah data warga untuk layanan publik.
Pastikan setiap pemrosesan punya dasar
Setiap pengumpulan data harus bertumpu pada salah satu dasar pemrosesan yang diakui undang-undang. Bagi pemerintah daerah, dasar yang paling sering relevan adalah pelaksanaan tugas dan kewenangan.
Pasal 20 ayat (2) huruf e UU 27/2022
Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dasar ini tidak berlaku otomatis untuk semua data. Dinas perlu bisa menunjukkan peraturan yang memberinya tugas tersebut, dan hanya mengumpulkan data yang memang dibutuhkan untuk tugas itu.
Tunjuk pejabat pelindungan data
Pengendali data wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi, antara lain bila pemrosesan dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik. Hampir semua dinas yang melayani warga masuk kategori ini.
Daftar pekerjaan rumah
Beberapa kewajiban utama pengendali data pribadi.
Kewajiban
Dasar
Memiliki dasar pemrosesan yang sah
Pasal 20
Penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi
Pasal 34
Menunjuk pejabat pelindungan data
Pasal 53
Pemberitahuan kegagalan pelindungan data paling lambat 3 x 24 jam
Pasal 46
Bila data bocor
Pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga terkait harus dikirim paling lambat 3 x 24 jam. Prosedur dan kontak penanggung jawabnya sebaiknya disiapkan sebelum insiden terjadi, bukan sesudahnya.
Sanksi yang dapat dikenakan
Pelanggaran kewajiban pengendali data dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, sampai denda administratif. Bagi pemerintah daerah, risiko terbesarnya sering kali bukan denda, melainkan hilangnya kepercayaan warga.
Dasar hukum dalam tulisan ini
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 20, Pasal 34, Pasal 46, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 74
Tulisan ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara Anda. Kewajiban rinci dapat bergantung pada aturan pelaksana dan jenis data yang dikelola. Untuk audit kepatuhan instansi Anda, hubungi kami.
